Gambar Ilustrasi Klasifikasi Tenaga Ahli Jasa Konsultansi: Panduan Lengkap Wajib Tahu Sebelum Tender

Tenaga ahli jasa konsultansi adalah profesional yang memiliki keahlian teknis di bidang perencanaan, pengawasan, dan manajemen proyek konstruksi. Mereka menjadi navigator teknis yang menentukan arah proyek sejak awal hingga akhir.

Mulai dari arsitek, insinyur sipil, ahli geoteknik, hingga manajer proyek, seluruhnya masuk dalam kelompok tenaga ahli jasa konsultansi. Mereka wajib memiliki SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) sesuai jabatan kerja yang diatur oleh LPJK.

Perbedaan antara Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil

Seringkali perusahaan salah mengartikan peran ini. Tenaga ahli bertugas dalam perencanaan dan pengawasan; sementara tenaga terampil lebih banyak di lapangan. Keduanya sama penting, namun syarat legalitas dan kualifikasinya berbeda.

Untuk pekerjaan jasa konsultansi, keberadaan tenaga ahli dengan klasifikasi yang sesuai adalah syarat mutlak mengikuti tender jasa konsultansi pemerintah atau BUMN.

Baca Juga: SBU BG 007: Sertifikasi Wajib Kontraktor Gedung Bertingkat

Alasan Klasifikasi Tenaga Ahli Konsultansi Jadi Penentu Tender

Pemenuhan Syarat dalam SBU dan SKK

Perusahaan jasa konsultansi wajib memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang sesuai klasifikasi. SBU ini diterbitkan hanya jika tenaga ahli perusahaan memiliki SKK dengan jabatan dan subklasifikasi yang sesuai.

Misalnya, untuk SBU Konsultan Pengawasan Pekerjaan Struktur Gedung, tenaga ahli yang dibutuhkan harus memiliki SKK subklasifikasi RE104.

Meningkatkan Skor Evaluasi Teknis

Pada tender LPSE atau eproc BUMN, tim Pokja akan mengevaluasi kualifikasi tenaga ahli. Kesesuaian subklasifikasi, jenjang SKK, pengalaman proyek, dan jumlah personil akan mempengaruhi nilai teknis secara signifikan.

• Tenaga ahli dengan SKK jenjang 7 lebih unggul dari jenjang 5
• Pengalaman proyek minimal 5 tahun lebih disukai
• Jumlah tim ahli sesuai skala proyek menambah nilai tawar

Menjawab Regulasi OSS-RBA dan LPJK

Saat ini semua izin dan legalitas tenaga ahli harus terintegrasi melalui OSS-RBA dan LPJK. Klasifikasi SKK dan SBU harus match secara sistem agar tidak terjadi penolakan dalam verifikasi sistem.

Perusahaan yang tidak memenuhi akan kesulitan mendaftarkan proyek di sistem OSS-RBA atau gagal mengajukan permohonan SBU.

Baca Juga:

Jenis Klasifikasi Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi

Klasifikasi Berdasarkan Bidang Jasa

Menurut sistem LPJK terbaru, klasifikasi jasa konsultansi konstruksi terbagi dalam beberapa rumpun besar:

• Rencana Teknik (Kode RE)
• Pengawasan Teknik (Kode RK)
• Manajemen Konstruksi (Kode RM)

Setiap rumpun memiliki subklasifikasi detail. Misalnya RE104 untuk struktur, RE105 untuk ME, RK001 untuk pengawasan bangunan gedung, dan seterusnya.

Contoh Jabatan Kerja Umum

1. Ahli Teknik Bangunan Gedung
2. Ahli Teknik Mekanikal
3. Ahli Teknik Jalan
4. Manajer Proyek Konstruksi
5. Ahli K3 Konstruksi

Setiap jabatan kerja memiliki kompetensi khusus dan unit-unit kompetensi yang harus dikuasai untuk mendapatkan SKK.

Kualifikasi Berdasarkan Jenjang SKK

Jenjang SKK menunjukkan tingkat pengalaman dan tanggung jawab tenaga ahli:

• Jenjang 5: Ahli Muda
• Jenjang 7: Ahli Madya
• Jenjang 9: Ahli Utama

Untuk proyek besar, umumnya dibutuhkan jenjang 7 ke atas, terutama jika proyek di atas Rp100 miliar.

Baca Juga: Pendaftaran SBU Online: Solusi Cepat untuk Usaha Konstruksi yang Siap Bersaing

Bagaimana Proses Legalitas Klasifikasi Ini Dilakukan?

Mendaftar Sertifikasi SKK Konsultansi

Langkah awal adalah mendaftarkan diri atau tim ke LSP terlisensi BNSP untuk bidang konstruksi konsultansi. Beberapa contoh LSP resmi antara lain:

• LSP Konstruksi Nasional
• LSP Jasa Konsultan Indonesia
• LSP Ahli Perencana Konstruksi

Proses Uji Kompetensi

Tenaga ahli akan diuji melalui asesmen portofolio dan wawancara. Asesor menilai berdasarkan:

• Pengalaman proyek terdokumentasi
• Ijazah atau pelatihan terkait
• Penguasaan standar teknis dan K3

Jika dinyatakan kompeten, SKK akan diterbitkan dan terdaftar di sistem LPJK nasional.

Integrasi dengan SBU dan OSS-RBA

Setelah SKK terbit, perusahaan bisa mengajukan SBU di OSS-RBA. Data SKK tenaga ahli akan dicocokkan otomatis dengan subklasifikasi SBU.

Pastikan SKK tenaga ahli sesuai dengan jenis SBU yang ingin diajukan agar tidak ditolak oleh sistem OSS.

Baca Juga:

Strategi Menyusun Tim Tenaga Ahli Konsultansi

Menentukan Jumlah dan Jenis Sesuai Proyek

Setiap tender memiliki syarat jumlah tenaga ahli. Contohnya:

• Proyek perencanaan jalan Rp10 miliar butuh minimal 4 tenaga ahli (struktur, jalan, drainase, K3)
• Proyek pengawasan gedung Rp20 miliar butuh 5 tenaga ahli berbeda klasifikasi

Optimalisasi Nilai Teknis di Tender

Susun CV dan portofolio tenaga ahli secara rapi. Masukkan:

• SKK yang masih berlaku
• Surat pengalaman proyek yang relevan
• Foto lapangan dan dokumentasi kerja

Hal ini meningkatkan kredibilitas saat evaluasi teknis oleh Pokja atau panitia tender.

Memanfaatkan Konsultan Legalitas Profesional

Untuk mempercepat proses dan menghindari kesalahan administratif, gunakan jasa konsultan legalitas konstruksi. Mereka membantu verifikasi data SKK, pengajuan SBU, dan sinkronisasi OSS-LPJK.

Baca Juga:

Penutup: Pilar Kesuksesan Tender Berawal dari Tenaga Ahli yang Tersertifikasi

Klasifikasi tenaga ahli jasa konsultansi bukan sekadar formalitas, tapi tulang punggung utama kesuksesan proyek. Baik dari sisi hukum, mutu, maupun reputasi perusahaan di mata klien dan pemerintah.

Dengan menyusun tim tenaga ahli yang legal, tersertifikasi, dan sesuai klasifikasi, kamu akan meningkatkan peluang menang tender dan memperkuat daya saing perusahaan jasa konsultansi di Indonesia.

Ingin proses lebih cepat dan akurat? Gunakan layanan pengurusan SBU Jasa Konstruksi di sbu-konstruksi.com. Kami bantu dari A sampai Z—termasuk validasi SKK, penyusunan klasifikasi, hingga integrasi ke OSS-RBA.

Jangan biarkan peluang tender hilang hanya karena kurangnya legalitas tenaga ahli. Pastikan semua terstruktur sejak awal!